Situs Resmi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
Konten berita umum
Jakarta, bima i lam-- Sampai aat ini belum ada bukti ecara faktual bahwa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat menimbulkan ke ulitan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) ya
Jakarta, bimasislam Sebagai saah satu langkah penting dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Zakat Terpadu ( SIMZAT ), Direktorat Pemberdayaan…
Jakarta, bimasislam Di tengah arus perubahan yang sangat cepat dan problematika umat juga semakin kompleks , maka Bimas Islam harus mampu…
Jakarta, bimasislam Direktorat Pemberdayaan Zakat ( Ditdaya Zakat ) Ditjen Bimas Islam pada tanggal 21-23 April 2014 ini kembali mengadakan Rapat…
Jakarta, bimasislam -- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sukses meluncurkan Sistem Informasi dan Manajemen Bimas Islam ( SIMBI ) di Auditorium…
Jakarta, bima i lam&mda h; Untuk meningkatkan akuntabilita pengelolaan zakat yang diberikan oleh Muzakki, Badan Amil Zakat Na ional (BAZNAS) telah membuat laporan tertuli ecara rutin layaknya Surat
Jakarta, bima i lam&mda h; Sebagai tindak lanjut dari ke epakatan antara Direktorat Pemberdayaan Zakat dengan Badan Amil Zakat Na ional (BAZNAS) tentang pentingnya kerja ama tekni untuk menyelara ka
Jakarta, bima i lam-- Menyu ul telah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pelak anaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu PP Nomor 14 Tahun 2014,dua agenda trategi yang haru dilakukan K
Jakarta, bimasislam Untuk meningkatkan layanan data tentang perzakatan , Direktorat Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam bekerja sama dengan Badan…
Jakarta, bimasislam Untuk kesekian kalinya , delegasi dari umat Islam Thailand Selatan wilayah Narathiwat berkunjung ke Ditjen Bimas Islam untuk…
Bandung, bima i lam-- Kementerian Agama ejak hari Kami (6/2) mengadakan Rapat Kerja Na ional (Rakerna ). Acara tahunan yang direncanakan ampai tanggal 9 Februari 2014 ini dihadiri ekitar 246 pe er
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan pada tanggal 25 November 2011 menyatakan bahwa peraturan pelak anaan dari Undang-Undang ini haru ditetapkan paling
