“Kita upayakan model penyuluhan yang mampu mengubah. Bukan sekadar hadir dan berbicara, tapi terukur, terdata, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya,” ujar Abu dalam kegiatan Sinkronisasi Kebutuhan Belanja Operasional dan Pagu Anggaran Ditjen Bimas Islam Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

 

Menurutnya, kinerja Penyuluh Agama Islam dapat diidentifikasi melalui data yang jelas dan terukur. Salah satu indikatornya, kata Abu, adalah kemampuan penyuluh untuk menjangkau minimal 100 orang dalam satu semester kerja. Dengan pendekatan ini, hasil pelayanan dapat diukur dan dinilai dampaknya.

 

“Ada target sasaran, indikator keberhasilan, dan capaian yang bisa diukur. Ini bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo agar program pemerintah tidak berhenti pada retorika, tetapi berdampak,” tambahnya.

 

Abu juga mendorong agar penyuluh turut aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penyuluh dinilai memiliki posisi strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang manajemen keuangan, zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, serta prinsip halal dalam aktivitas ekonomi.

 

Di samping itu, Abu juga mengingatkan agar penyuluhan tetap menyentuh hal-hal mendasar seperti tata cara bersuci dan tata cara membaca Al-Qur’an. “Tahun 2025 menjadi momentum untuk menguatkan peran penyuluh sebagai agen perubahan sosial dan spiritual,” ujarnya.

 

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Ditjen Bimas Islam Kemenag juga tengah menyiapkan Indeks Pembangunan Bidang Agama, yang akan mulai diimplementasikan pada 2025. Indeks ini mencakup dimensi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, serta efektivitas layanan dakwah dan penyuluhan.

 

“Ini bukan sekadar program, tapi langkah sistemik untuk memastikan bahwa kerja penyuluh betul-betul berdampak pada kualitas kehidupan umat,” tandas Abu.