Jakarta, Bimas Islam — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengikuti Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) 2026 sebagai bagian dari upaya memetakan kompetensi dan potensi pegawai.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Lubenah Amir, mengatakan, pemetaan kompetensi melalui ProASN 2026 penting untuk mengenali potensi pegawai sekaligus mendukung pengembangan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan organisasi.
“Profiling ASN menjadi salah satu langkah untuk mengenali kompetensi dan potensi pegawai secara lebih terukur. Dengan pemetaan yang tepat, pengembangan kapasitas ASN diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan mendukung kebutuhan organisasi,” ujar Lubenah di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
ProASN 2026 digelar pada 28 Oktober 2026 di Jakarta Timur 2026. Kegiatan itu diikuti 55 pegawai dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pejabat pimpinan unit, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga pelaksana, di Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) 4 Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dikatakan Lubenah, ProASN merupakan instrumen pengukuran profil ASN yang dirancang untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan dan potensi individu. Program ini menjadi bagian dari upaya BKN membangun basis data profil aparatur yang dapat mendukung pengembangan kompetensi, perencanaan karier, dan pengelolaan talenta di lingkungan instansi pemerintah.
“Pengukuran dalam ProASN 2026 mencakup empat aspek utama, yakni kompetensi manajerial dan sosial kultural, potensi, literasi digital, serta preferensi karier. Keempat aspek tersebut memberikan perspektif yang saling melengkapi untuk mengenali kapasitas pegawai, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam merencanakan pengembangan profesionalnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Lubenah, kompetensi manajerial dan sosial kultural berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam menjalankan tanggung jawab, bekerja sama, serta berinteraksi di lingkungan kerja yang beragam. Sementara itu, pengukuran potensi membantu memberikan gambaran mengenai kapasitas individu yang dapat dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kebutuhan organisasi.
“Aspek literasi digital juga menjadi bagian penting dalam pemetaan. Di tengah perkembangan teknologi dan transformasi layanan pemerintahan, kemampuan menggunakan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab semakin diperlukan agar ASN mampu beradaptasi dengan perubahan pola kerja serta kebutuhan pelayanan publik,” paparnya.
Lubenah menjelaskan, preferensi karier membantu memetakan kecenderungan dan arah pengembangan profesional pegawai. Informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia yang lebih sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan organisasi.
Lubenah mengatakan, hasil ProASN dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi instansi pemerintah dalam merancang pengembangan kompetensi dan pengelolaan karier ASN. Dengan dukungan data yang lebih terstruktur, kebutuhan peningkatan kapasitas pegawai dapat diidentifikasi secara lebih tepat, sehingga program pengembangan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mempertimbangkan profil masing-masing individu.
“Bagi kami di Ditjen Bimas Islam, pemetaan kompetensi relevan dengan kebutuhan organisasi yang menjalankan beragam layanan keagamaan. Ketersediaan aparatur dengan kapasitas yang sesuai dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, mulai dari pelayanan urusan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf, hingga pembinaan kemasjidan dan keluarga sakinah. Pemanfaatan hasil pemetaan tetap perlu diselaraskan dengan kebutuhan jabatan dan ketentuan pengelolaan ASN yang berlaku,” ungkapnya.
Menurutnya, ProASN juga mendukung penerapan manajemen talenta dan sistem merit dalam pengelolaan aparatur. Pendekatan ini mendorong pengambilan keputusan kepegawaian yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Meski demikian, hasil profiling merupakan salah satu bahan pertimbangan dan tidak serta-merta menjadi satu-satunya dasar penempatan atau pengangkatan pegawai dalam jabatan.
BKN menargetkan 600.000 ASN mengikuti profiling hingga Desember 2026. Lubenah menyebut, program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan data profil aparatur secara nasional, sehingga instansi pemerintah memiliki landasan yang lebih baik dalam merencanakan pengembangan kompetensi dan pengelolaan talenta. Hasil profiling juga dirancang untuk mendukung pemanfaatan data ASN secara lebih terintegrasi.
“Kami berharap, khususnya Ditjen Bimas Islam dapat memperoleh gambaran kompetensi dan potensi pegawai yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas aparatur agar semakin profesional, adaptif, dan mampu memberikan layanan keagamaan yang berkualitas kepada masyarakat,” tandasnya.
