Depok, bimasislam --- Layanan publik merupakan salah satu dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenag. Oleh karenanya, peningkatan kualitas layanan publik menjadi tantangan tersendiri untuk terus dilaksanakan.

Demikian disampaikan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan saat membuka Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kualitas Layanan Publik Bimas Islam di Depok, Rabu (7/11).

"Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kemenag yakni, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mental aparatur," jelas Sekjen.

Dalam Reformasi Birokrasi, Sekjen mengingatkan, apapun jabatan yang kita emban merupakan amanah dan wajib bagi kita untuk mengetahui tugas dan fungsi dari jabatan kita.

"Setelah mengetahui tugas dan fungsi, kita harus tahu detail dan prioritas dari pekerjaan yang diemban," lanjut Sekjen.

Bagi para pejabat daerah, Sekjen meminta agar selalu mengikuti kebijakan dari Kemenag Pusat dalam hal ini terdapat sebelas unit eselon I, sehingga program-program layanan yang ada di Kemenag selaras dari atas hingga bawah.

"Semoga SIAP (Smart, Inovasi, Akuntabel, dan Profesional) yang menjadi tagline dan digaungkan Bimas Islam dalam Rakor ini dapat mendorong dalam meningkatkan kualitas layanan publik," harap Sekjen.

Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kualitas Layanan Publik Bimas Islam digelar selama tiga hari, mulai Rabu (7/11) dan akan berakhir pada Jumat (9/11). Sebanyak 160 orang yang menjadi peserta pada Rakor tersebut adalah perwakilan 34 Kanwil Kemenag Provinsi, staf dan pejabat unit eselon I di lingkungan Kemenag RI.

Penulis : nhkurniawan
Editor : nhkurniawan
Foto : bimasislam