Jakarta, Bimas Islam — Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi bersama Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta untuk mempercepat implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis KUA (PEU-KUA) serta pengembangan Kampung Zakat.

Rapat tersebut menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan integrasi program zakat, wakaf produktif, serta Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono, mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program. "Program Kampung Zakat harus menjadi platform kolaborasi. Integrasi zakat, wakaf, dan CSR akan memperkuat efektivitas intervensi serta memastikan dampak yang berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan data, dari 44 kecamatan di DKI Jakarta, baru tujuh kecamatan yang memiliki program PEU. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya percepatan pembentukan dan penguatan program di wilayah lain.

Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, menilai KUA memiliki peran strategis dalam penguatan ekosistem zakat di tingkat kecamatan. “Seluruh KUA memiliki potensi besar untuk menjadi home base UPZ kecamatan. Ini penting untuk memperkuat pengumpulan dan penyaluran zakat secara lebih terstruktur dan optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua BAZIS DKI Jakarta, Kiai Bahar, juga menekankan perlunya transformasi pendekatan dalam pengelolaan zakat. “Zakat harus didorong ke arah produktif. Tidak hanya bantuan sesaat, tetapi program berkelanjutan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, para pihak menyepakati penetapan 10 kecamatan sebagai wilayah prioritas. Selain itu, direncanakan peluncuran program melalui skema kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjelang Iduladha 2026.