Jakarta, Bimas Islam — Kementerian Agama (Kemenag) mendorong penguatan diplomasi filantropi sebagai strategi baru untuk mendukung perjuangan kemanusiaan rakyat Palestina melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Gagasan tersebut dibahas dalam audiensi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag bersama perwakilan Global Sumud Flotilla, Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), serta sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghofur, mengatakan, dukungan umat Islam Indonesia terhadap Palestina tidak cukup hanya melalui penggalangan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul di lapangan.

“Filantropi Islam tidak cukup hanya menjadi instrumen bantuan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus dioptimalkan menjadi instrumen diplomasi kemanusiaan yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina,” ujar Waryono.

Ia menjelaskan, berbagai misi kemanusiaan menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan distribusi logistik, tetapi juga menyangkut persoalan geopolitik dan akses kemanusiaan internasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), LAZ, dan para pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat.

Menurut Waryono, Indonesia memiliki modal besar untuk menjalankan peran tersebut. Selain sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga didukung ekosistem zakat dan wakaf yang terus berkembang serta mendapat kepercayaan masyarakat. Hal itu senada dengan pandangan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyebut potensi dana umat di Indonesia merupakan kekuatan sosial dan spiritual untuk mendukung berbagai agenda kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap dana umat yang dihimpun benar-benar memberikan dampak yang luas, tepat sasaran, sesuai prinsip maqashid syariah, dan berkontribusi pada agenda kemanusiaan yang lebih besar,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf juga menekankan pentingnya penyusunan kerangka kebijakan dan tata kelola penyaluran bantuan kemanusiaan internasional berbasis ZISWAF. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberi kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola zakat, serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Audiensi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, Baznas, LAZ, dan organisasi kemanusiaan dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat diplomasi kemanusiaan Indonesia.

"Isu Palestina tidak hanya menjadi wujud solidaritas umat, tetapi juga momentum untuk memperkuat peran filantropi Islam Indonesia sebagai kekuatan kemanusiaan global yang berkelanjutan," pungkas Waryono.