Jakarta, bimasislam— Fenomena radikalisme berbasis agama yang terjadi di masyarakat merupakan fenomena serius yang menjadi perhatian Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama. Pada hari Jumat (11/9) Ditjen Bimas Islam Menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Agama bersama dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Mabes Polri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
 
Rapat yang dipimpin oleh Sesditjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, itu dibuka langsung oleh Dirjen Bimas Islam, Machasin.  Dalam rapat tersebut, Muhammadiyah Amin, mengatakan bahwa Ditjen Bimas Islam telah melakukan sejumlah upaya dalam menanggulangi sikap beragama yang ekstrem tersebut. Upaya-upaya itu antara lain dengan melakukan kegiatan sarasehan penangulangan radikalisme Agama bersama ormas Islam di sejumlah kota yang menghadirkan pakar radikalisme. Selain itu juga menghadirkan alternatif arus informasi yang sejuk dan mengedepankan kearifan.
 
Dalam rapat yang digelar di ruang rapat Ditjen Bimas Islam, Gedung Kementerian Agama ,Jl. MH.Thamrin, Jakarta, itu Asisten Deputi Menkopolhukam, Chairul Anwar, berharap penanggulangan radikalisme dilakukan dengan membedakan antara ‘sosialisasi anti radikalisme’ dengan ‘deradikalisasi.’
 
“Sosialisasi adalah mengumpulkan masyarakat di suatu tempat, kemudian kita sampaikan apa itu gagasan anti radikalisme. Itu saja. Sementara deradikalisasi dilakukan kepada orang-orang yang sudah radikal, tapi kemudian pemahamannya itu dilembutkan.” Ujarnya.
 
Rapat yang digelar pukul 14.00 hingga 16.00 itu membahas tiga topik terkait radikalisme agama, yaitu penanggulangan radikalisme berbasis agama di empat provinsi, penyusunan kriteria situs bermuatan radikal, dan pembahasan pencegahan paham radikal terorisme di kalangan penyuluh agama Islam, takmir Masjid, dan pengelola majelis taklim. (ska/foto:ilustrasi)