Jakarta, bimasislam— Untuk kesekian kalinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendapat kunjungan dari Kedutaan Besar Asing di Jakarta untuk mencari tahu tentang perkembangan umat Islam Indonesia terkini. Dalam pengantar kunjungannya, Staf Bidang Politik Kedutaan AS, yang didampingi oleh Pradita Anggira Prima (asisten politik Kedubes AS), bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mengetahui perkembangan umat Islam Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Kerja Dirjen Bimas Islam di lantai 6 Gedung Kemenag RI, Jl. MH. Thamrin 6 Jakarta (6/11).
 
Dalam uraiannya, Dirjen Bimas Islam menjelaskan, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak penganut agama. Ada enam agama yang didaftarkan pada negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain enam agama yang terdaftar, terdapat beberapa agama kecil sebagai kaum minoritas, seperti agama Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan lain-lain. Namun demikian negara berkewajiban melindungi mereka sebagai implementasi perlindungan hak-hak dasar beragama dan berkeyakinan. Demikian disampaikan Prof. Dr. H. Machasin, MA yang didampingi oleh Sekretaris Ditjen Bimas Islam.
 
Dalam kesempatan tersebut, Staf Politik Kedubes AS juga menanyakan tentang sikap pemerintah Indonesia terhadap kelompok-kelompok agama Islam minoritas, seperti Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Kelompok Syiah Sampang, dan lain-lain. Ada satu kata yang ditanyakan olehnya, apa yang dimaksud dengan istilah “pembinaan” yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka. Prof Machasin menjelaskan bahwa “pembinaan” merupakan terminologi umum yang digunakan sejak pemerintahan Orde Baru. “Pembinaan” diartikan sebagai “guidance” atau mengajak mereka kembali kepada pemahaman Islam mainstream. Namun demikian, pemerintah lebih mengutamakan dialog dengan pihak-pihak terkait, tuturnya. (thobib/foto:bimasislam)