Jakarta, bimasislam— Banyaknya kasus perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia menjadikan kekahawatiran semua pihak, khususnya Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Berdasarkan laporan, kasus perdagangan manusia tidak bisa diketahui secara pasti, sehingga hal ini menjadi fenomena gunung es. Karena itu, pada Selasa (9/6) melalui Bagian Ortala Bimas Islam telah dilakukan sosialisasi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PEMBERANTASAN Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaksanakan di Auditorium HM. Rasyidi, Gedung Kemenag RI, Jl. MH. Thamrin 6 Jakarta.
 
Menurut wakil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Poppy Retno Adji P., bahwa kasus perdagangan manusia harus menjadi perhatian semua pihak. Menurutnya, kasusnya sudah banyak dan harus mendapat perhatian, khususnya Kelementerian/Lembaga seperti Kemendagri, Kemenlu, Kementerian Agama, Kementerian Diknas, Jaksa Agung, Kaplorsi, BIN, Kem-Kominfo, dan lain-lain.
 
“Kasus perdagangan manusia sudah memprihatinkan. Jumlahnya sulit dilacak. Namun bisa dikatakan ini menjadi fenomena gunung es”, tegas Poppy.
 
Lebih lanjut Poppy memaparkan bahwa terjadinya Human Trafficking disebabkan oleh banyak faktor pendorong dan penarik.
 
“Faktor pendorong yang paling utama adalah kemiskinan, struktur keluarga yang tidak utuh, keinginan kepemilikan lahan, kesempatan kerja, bencana alam, success stories, intergerasi budaya, gaya hidup[, kawin muda-perceraian, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan lokal, dan tingginya putus sekolah”, tegas.
 
Sedangkan, imbuh mantan pejabat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini, bahwa faktor penarik juga sangat mempengaruhi, misalnya godaan ingin mendapatkan penghasilan tinggi dengan mudah.
 
“Keinginan mendapatkan penghasilan tinggi dengan mudah menjadi faktor penarik terjadinya perdagangan manusia. Selain itu ada juga industri seks, peluang kerja di LN, penjualan narkoba, dan penjualan organ”, urainya. (thobib/foto:bimasislam)