Jakarta, bimasislam—Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, keberadaan produk halal menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal menjadikan sertifikat halal mempengaruhi penjualan suatu produk, baik makanan, obat-obatan, barang gunaan dan sebagainya.
 
Namun demikian tak sedikit pelaku usaha, terutama usaha kecil yang belum mengajukan sertifikasi halal atas barang yang diproduksinya karena keterbatasan dana. Menurut Kasubdit Produk Halal, Ditjen Bimas Islam, Siti Aminah, diperlukan biaya berkisar Rp. 2.500.000 untuk setiap produk yang akan diverifikasi kehalalannya. Masih banyak usaha kecil yang mengalami kendala dalam hal ini, terutama industri rumah tangga.
 
Namun jangan khawatir, Aminah mengatakan bahwa untuk pelaku usaha kecil yang sudah memiliki PIRT, Kementerian Agama telah mengucurkan Bantuan Sertifikasi Halal sejak tahun 2007. Dengan memanfaatkan bantuan ini pelaku usaha kecil bisa mengajukan permohonan sertifikasi halal atas produknya tanpa dikenakan biaya alias gratis.
 
Wanita yang memulai karir di Kementerian Agama sejak 1994 itu mengatakan, tahun 2015 ini, Kemenag mengalokasikan bantuan sebesar Rp. 750 juta untuk 10 provinsi, dimana setiap provinsi mendapatkan Rp 75 juta sebagai bantuan bagi masyarakat yang ingin mengajukan sertifikat halal.
 
Kesepuluh provinsi tersebut adalah Jambi, Bengkulu, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTT, Papua dan Papua Barat. Provinsi lain juga telah mendapatkan bantuan dengan besaran beragam sesuai program bantuan yang telah berjalan sejak tahun 2007.
 
"Untuk tahun 2015 ini, bantuan kami serahkan kepada Kantor Wilayah Kemenag Provinsi sebagai pengelola,"tutur Aminah saat berbincang dengan bimasislam di ruang kerjanya, Selasa (30/06).
 
Pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan bantuan ini dengan mengajukan proposal permohonan sertifikasi halal kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi masing-masing, dengan melengkapi berkas administrasi seperti PIRT dan Identitas Pelaku Usaha. Setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap, selanjutnya pihak Kanwil Kemenag akan berkoordinasi dengan MUI Provinsi untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.
 
Aminah mengatakan bantuan dari Kemenag ini khusus bagi pelaku usaha kecil terutama bagi usaha industri rumah tangga karena mereka memiliki omzet yang relatif kecil (ska/lady/bimasislam)