Yogyakarta, bimasislam—Dalam kesempatan kunjungan ke Kanwil Yogyakarta, Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf Kanwil Provinsi Yogyakarta Masrudin sempat berbincang banyak soal dinamika penyuluhan di wilayah Yogyakarta. Persis beberapa Minggu sebelumnya, baru ada penerimaan PNS di wilayah Yogyakarta hasil penjaringan dari K-2, ada yang dari guru dan ada juga dari Penyuluh Non-PNS.

Namun, “Hasil penjaringan Penyuluh PNS dari K-2 masih problematis”, kata Masrudin dengan raut muka serius. Data yang kami terima, dari seratusan orang yang diterima ternyata hanya 30% yang berpendidikan S1 Agama Non-Pendidikan, ungkapnya. Selebihnya, masih banyak yang belum S1 dan ada yang berpendidikan Non-Agama seperti STM.
 
Pada kesempatan yang berbeda dalam perjalanan ke Magelang dan Bantul, Kasi Penyuluh Sholihan menguatkan hal tersebut. Karena itu, menurutnya, kami akan lakukan uji kompetensi terhadap para Penyuluh PNS tersebut. “Jangan sampai ada Penyuluh PNS yang tidak memiliki kompetensi memadai sebagai pembina keagamaan masyarakat Yogya. Ironis bila ada di antara mereka yang tidak mampu membaca Alquran dengan fasih”, tegas Pejabat Eselon 4 asli Yogya ini.
 
Dari sini, pelajaran kita ke depan adalah perlunya pola rekrutmen yang baik dan jelas bagi Penyuluh Non-PNS, jelas Sholihan. Dengan seleksi yang lebih baik, diharapkan Penyuluh Non-PNS yang dijaring akan lebih terjaga kualitasnya, memiliki kompetensi yang dibutuhkan. “Kami menunggu Juknis Rekrutmen yang baku dari Pusat dan siap menyampaikannya ke seluruh Kabupaten/Kota”, ujarnya di akhir perbincangan. (Edijun/foto:setkab)