Jakarta, Bimas Islam — Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, mendorong percepatan transformasi budaya kerja yang terintegrasi dengan gerakan hemat energi. Kebijakan ini disampaikan sebagai tindak lanjut arahan dari Badan Komunikasi RI.

‎Thobib menegaskan, transformasi budaya kerja harus tetap berorientasi pada kepentingan publik, terutama menjaga kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.

‎“Langkah transformasi berpihak kepada rakyat. Pastikan layanan publik itu tetap optimal. Kebijakan hemat energi ini semata-mata demi keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” kata Thobib melalui zoom di Jakarta, Senin, (6/4/2026). ‎Salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, setiap hari Jumat. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi energi dengan tetap menjaga produktivitas.

‎Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Layanan publik yang bersifat esensial dan bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

‎Untuk sektor yang menyangkut layanan publik seperti kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kependudukan tetap dikecualikan. Di Kemenag, khususnya, Kantor Urusan Agama (KUA) juga termasuk yang harus tetap memberikan layanan, misalnya pencatatan pernikahan. ‎Tidak hanya untuk ASN, Thobib juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan hemat energi, antara lain dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

‎Bentuk partisipasi melalui pemanfaatan media sosial juga dinilai penting sebagai medium untuk masyarakat mengajak dan mendorong budaya hemat energi ini agar semakin masif kepada masyarakat. 

‎“Jika kita bergerak bersama melalui media sosial masing-masing dengan strategi komunikasi yang tepat, maka gerakan hemat energi dan budaya kerja baru ini akan menjadi sangat kuat,” ujar Thobib.

‎Dalam konteks diseminasi pesan dari pemerintah ke masyarakat, ia meminta seluruh jajaran humas di pusat dan daerah untuk aktif membangun narasi yang konstruktif terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, strategi komunikasi di media sosial yang tepat menjadi kunci keberhasilan transformasi.

‎“Dukungan penuh dari humas sangat diperlukan agar transformasi ini berjalan baik. Ini bukan sekadar perubahan kebiasaan, tetapi perubahan cara berpikir yang strategis dan berorientasi masa depan,” katanya.

‎Kementerian Agama berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada hemat energi di sektor pemerintahan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat secara lebih luas menuju pola hidup yang hemat dan berkelanjutan.

(Kemenag.go.id)