Jakarta, bimasislam— Sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan data pernikahan, perceraian, dan kelahiran, Sekretariat Ditjen Bimas Islam Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi melakukan koordinasi 3 (tiga) pihak terkait, yaitu Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung). Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Aryaduta, Jakarta (6/5) mulai tanggal 6-8 Mei 2014.
 
Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar 27 juta orang seluruh Indonesia yang tidak memiliki identitas kependudukan. “Pada saat kami diundang sebuah organisasi Indonesia-Australia Partnership terungkap bahwa tidak kurang dari 27 juta jiwa masyarakat Indonesia tidak memiliki identitas kependudukan. Ini tentu sangat menyedihkan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Hampir bisa dipastikan, hal tersebut akan berdampak pada soal ekonomi, hokum, soal, politik, dan lain-lain”, tuturnya.
 
Oleh karena itu, imbuhnya, Bimas Islam yang memproduksi lahirnya anak karena mengesahkan hubungan dua manusia lawan jenis, harus menggiatkan agar masyarakat mau mencatatkan pernikahannya. “KUA itu memiliki tugas agar masyarakat mau mencatatkan pernikahannya di KUA. Meskipun masih banyak orang yang melakukan nikah di bawah tangan (sirri), namun sosialisasi agar masyarakat bersedia mencatatkan pernikahannya tetap dilakukan”, ungkapnya.
 
Belum lagi yang berhubungan dengan masalah perceraian. “Jika kita cermati, banyaknya kasus perceraian justru melonjak pasca reformasi. Naiknya berlipat-lipat. Bahkan yang mencengangkan, lebih 70 persen peristiwa cerai adalah cerai gugat yang dilakukan isteri. Karena itu, ketiga lembaga ini (Kemenag, Kemendagri, dan Mahkamah Agung) harus bersinergi dalam pengelolaan data secara bersama. (bieb/foto:bimasislam)