Transisi BAZNAS dan Peran Kementerian Agama

M. Fuad Nasar (Kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat, Wakil Sekretaris BAZNAS)
 
Salah satu agenda penting Kementerian Agama menjelang akhir 2014 ialah Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)masa kerja 2015 – 2020. Seleksi secara terbuka dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Agamauntuk memilih calon anggota BAZNAS yang berasal dari unsur masyarakat. Tim Seleksi melibatkan unsur Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta organisasi kemasyarakatan Islam.
 
Proses seleksi meliputi tiga tahap,yaitu seleksi administrasi, seleksi kapabilitas dan kompetensi serta seleksi wawancara. Dari proses akhir seleksi yang diumumkan pada 6 Desember 2014 ditetapkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak dua kali jumlah yang dibutuhkan, yaitu dua kali delapan orang. Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan calon dari unsur pemerintah masing-masing satu orang dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangandiajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota BAZNAS. Khusus calon hasil seleksi yang berasal dari unsur masyarakat ditetapkan sebagai anggota BAZNAS setelah mendapat pertimbangan dari DPR-RI.
 
Keanggotaan BAZNAS dalam komposisi baru sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan telah mulai bekerja dalam tahun 2015. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS dilengkapi  dengan Sekretariat. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Agama yang diajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna mendapat persetujuan.
 
Perubahan perundang-undangan pengelolaan zakat dari Undang-Undang No 38 Tahun 1999 ke Undang-Undang No 23 Tahun 2011  membawa perubahan substansial pada tata kelola zakat nasional. Undang-undang mengukuhkan kedudukan BAZNAS sebagai executing agency yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS mengalami metamorfosa menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
 
Perubahan organisasi dan penguatan peran BAZNAS berimplikasi pada peran yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama dalam perzakatan. Peran utama Kementerian Agama sekarang lebih fokus sebagai “regulator” yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Peran Kementerian Agama dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengelolaan zakat nasional. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS tidak akan mencapai hasil maksimal apabila fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
 
Penulis selaku perwakilan pemerintah pada Badan Pelaksana BAZNAS periode sekarang ini, bersama Dr. Irfan Syauqi Beik sebagai staf khusus BAZNAS sampai pertengahan 2014, memiliki kesepahaman dalam melihat urgensi dan graduasi penataan fungsi pengaturan dan pengawasan zakat. Dalam kaitan itu tugas dan fungsi direktorat yang menangani zakat di Kementerian Agama tidak boleh overlapping dengan tugas dan fungsi BAZNAS. Begitupula BAZNAS tidak boleh melakukan peran yang beririsan dengan peran utama Kementerian Agama selaku regulator.Oleh karena itu spirit regulasi pengelolaan zakat perlu dipahami oleh anggota komisioner BAZNAS yang terpilih.
 
Penataan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Zakat menjadi agenda perubahan dalam periode lima tahun ini. Perizinanlembaga pengelola zakat, audit syariah dan pengawasan kepatuhan harus tertampung di dalam tugas pokok dan fungsi direktorat. Dalam kaitan ini muncul wacana perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Zakat menjadi “Direktorat Pengaturan dan Pengawasan Zakat”.
 
Sabtu 29 November 2014 surat kabar Republika menurunkan tulisan opini berjudul “Transisi Kepemimpinan Baznas” oleh Irfan Syauqi Beik, pengamat zakat IPB. Dalam artikelnya Irfan Syauqi Beik menulis, “Pada masa inilah penataan pola hubungan baru dengan pemerintah dimulai, terutama Kemenag. Pola ini antara lain terkait penganggaran dan pembagian tugas antara Baznas dan Kemenag supaya tidak tumpang-tindih.” Menurut Irfan,“Dari sisi anggaran saatnya Baznas mendapat anggaran mandiri, terpisah dari bantuan Kemenag.” Sedangkan, “Dari sisi tugas, sudah saatnya mandat pengelolaan zakat nasional kepada Baznas diikuti perubahan paradigma pemerintah, khususnya Kemenag. Implikasinya, Direktorat Pemberdayaan Zakat hendaknya bermetamorfosis menjadi Direktorat Pengaturan dan Pengawasan Zakat.”
 
Perubahan nomenklatur direktorat zakat bukan hal pertama di Kementerian Agama. Tahun 2001 untuk pertama kalinya dibentuk Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No 1 Tahun 2001. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf yang lahir di masa Menteri Agama KH Muhammad Tholhah Hasan menjalankan fungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator pengelolaan zakat dan wakaf.
 
Sejak 2006 di masa Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dipisah menjadi dua direktorat, yaitu Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf  berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No 3 Tahun 2006. “Pemisahan ini dimaksudkan agar penanganan dan pembinaan zakat dapat lebih tertangani dengan baik.” ungkap Menteri Agama ketika melantik Direktur Pemberdayaan Zakat Drs. H. Tulus yang sebelumya menjabat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf.
 
Dalam struktur yang ada sekarang Direktorat Pemberdayaan Zakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No 10 Tahun 2010mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan zakat.Direktorat Pemberdayaan Zakat menyelenggarakan fungsi, yaitu: perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat; (a) pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat;(b) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat; (c) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat; dan (d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumahtangga direktorat.Direktorat Pemberdayaan Zakat terdiri dari empat Sub Direktorat, yaitu Subdit Sistem Informasi Zakat, Subdit Penyuluhan Zakat, Subdit Pemberdayaan Lembaga Zakat, dan Subdit Pengawasan Lembaga Zakat.  
 
Nah, ke depan Kementerian Agama diharapkan fokusmenangani aspek pengembangan regulasi, proses perizinan lembaga zakat, audit syariah dan law enforcement dalam pengawasanlembaga pengelola zakat. Sedangkan tugas-tugas teknis pengembangan sistem informasi, penyuluhan dan pemberdayaan lembaga zakat sangat mungkin dialihkan menjadi tugas BAZNAS. Namun tentu saja pelaksanaan tugas-tugas BAZNAS di luar tugas keamilan memerlukan dukungan anggaran yang memadai dari APBN dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Selama ini BAZNAS mendapat anggaran operasional dalam bentuk bantuan sosial melalui anggaran Kementerian Agama. Dalam pola hubungan baru di bidang anggaran, Sekretariat BAZNAS diusulkan menjadi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sehingga dapat mengajukan anggaran, mengelola dan mempertanggungjawabkannya sesuai aturan.     
 
Perubahan menjadi keniscayaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.  Jika tidak ada inovasi sejalan dengan “revolusi mental” (revolusi jiwa) yang menjadi spirit pemerintahan dewasa ini, dikhawatirkan peran pemerintah dalam mengawal mandat pengelolaan zakat nasional akan kehilangan momentum.
 
Penulis memandang peran utama Kementerian Agama dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat menempatkan kementerian ini dalam posisi sentral yang menentukan. Tidak dapat dipungkiri Kementerian Agama merupakan pemegang otoritas untuk mengawasi dan menindak setiap pelanggaran dalam pengelolaan zakat, baik pelanggaran kepatuhan terhadap  regulasi maupun pelanggaran ketentuan syariah. Peran Kementerian Agamadalam mengawal mandat perzakatan adalah mirip dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor perbankan. Reposisi peran Kementerian Agama sangat dinanti sebagai langkah mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi umat.  Dalam kaitan ini tepatlah apa yang dikatakan oleh Ketua Umum BAZNAS Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin bahwa dengan perubahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, paradigma berpikir kita dalam melaksanakan undang-undang juga harus berubah. Wallahu a’lam bisshawab.