Keragaman Mazhab Perkaya Pengembangan Zakat dan Wakaf

Jakarta, bimasislam--Departemen KebijakanMakroprudensial Bank Indonesia  baru-baru inimemfasilitasi kegiatan bertaraf internasional, “The Third International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development.” Konferensiinternasional keuangan inklusif Islam dengan fokuspada zakat dan wakaf berlangsung Kamis 28Agustus2014. Agenda seminar dirangkaikan denganpembentukan “working group”untuk penyusunan“zakat core principles”(prinsip pengelolaan zakat)atau prinsip-prinsip kerangka pengaturan danpengawasan lembaga zakat secara internasional.Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Bank Indonesia melibatkan tim IRTI-IDB (Islamic Development Bank) dan BAZNAS.Hadir kalanganakademisi, wakil dari otoritas zakat dan wakaf di beberapa negara, seperti Pakistan, Qatar, Malaysia, Sudan, Saudi Arabia, Afrika Selatan,serta delegasi lembaga multilateral World Bank dan Islamic Development Bank(IDB).
 
Pembukaan acara dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah. Dalam sambutannya Halim Alamsyah mengapresiasikegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan meletakkan dasar yang lebih kuat bagi upaya pengembangan sektor zakatdan wakaf.  “Peningkatan kualitas tata kelola lembaga zakat secara internasional diharapkan mendorong tercapainya financial inclusion (layanan keuangan terjangkau masyarakat) melalui penguatan basis produksi yang lebih luas serta perluasan akses masyarakatterhadap jasa keuangan syariah. Apalagi sektor sosial Islam berupa zakat dan wakaf memiliki potensi sekitar Rp 217 triliun, dapatmemainkan peran sangat penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.” imbuhnya. Iamenambahkan, keberadaan lembaga zakat yang efisien akan meningkatkan jangkauan layanan kepada segmen masyarakat yang saat inibelum tersentuh oleh lembaga perbankan.
 
Sementara itu speakers dari Kementerian Agama, M. Fuad Nasar, Pelaksana Tugas Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakil SekretarisBAZNAS menyampaikan makalah temtang “Pengembangan dan Implementasi Zakat dan Wakaf di Indonesia”. Menurutnya, dua halprinsipil yang menjadi entry point ketika membicarakan pengembangan dan implementasi zakat dan wakaf sebagai sektor keuangan Islamdi Indonesia, yaitu: Pertama, negara memiliki otoritas dan kepentingan untuk mengatur, memfasilitasi serta memberi kepastian hukumkepada umat Islam dalam menunaikan ibadah dan muamalah sesuai ketentuan syariah, antara lain mencakup zakatdan wakaf. Zakat danwakaf tidak masuk ke dalam neraca keuangan dan kekayaan negara, tetapi pemerintah dapat mengambil tindakan hukum apabila terjadipelanggaran dan penyalahgunaan yang merugikan kepentingan masyarakat. 
 
Menurut Fuad Nasar, “Negara tidak mengambil mazhab fiqih tertentu sebagai mazhab resmi yang dijadikan acuan bagi pengembanganhukum zakat dan wakaf di Indonesia. Pengembangan hukum Islam tentang zakat dan wakaf lebih dinamis, karena mengakomodirkeragaman mazhab pemikiran fiqih yang terdapat di Dunia Islam. Walaupun pengaruh corak pemikiran mazhab Syafi’i cukup dominan padasebagian besar masyarakat muslim Indonesia, tetapi dalam konten regulasi perzakatan dan perwakafan tidak terjadi kekakuan mazhab,apalagi “syafi’i oriented” atau “syafi’i minded”, melainkan secara dinamis mengedepankan “maqashid syariah” sebagai tolok ukurnya.Sebagaimana terlihat dalam fiqih terapan mengenai zakat perusahaan, zakat penghasilan profesi, wakaf uang, wakaf dalam jangka waktutertentu, dan lainnya, mencerminkan khazanah hukum Islam yang kaya dengan metode ijtihad, istinbath dan istihsan.” terang Fuad.
 
Wakil Sekretaris BAZNAS menyampaikan makalah secara panel bersama Prof. Dr. Nasim Shah Shirazi (IRTI-IDB), Haji Azrin Abdul Manan(Pusat Pungutan Zakat, Malaysia), dan Dr. G.M. Arif (Pakistan Institute of Economic Development) dengan moderator Dr. Rifki Ismal(Asisten Direktur, Bank Indonesia) mengemukakan, “Sekalipun regulasi tentang zakat dan wakaf adalah sebuah keniscayaan, tetapi bukansegalanya. Untuk pengembangan zakat dan wakaf di dunia modern, kita butuh sosialisasi dan edukasi publik yang lebih luas, kita butuhtrust building, kita butuh best practices, kita butuh role model, dan kita butuh partnerhip dan kerjasama di antara sesama negara-negaramuslim.” ungkapnya.(mfn/foto:bimasislam)