RUANG LINGKUP

VISI :

Laboratorium Halal Berstandar  dan sebagai Pusat Halal Science


MISI :

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi  SDM dalam pengujian produk halal berbasis syariah dan science

Menyediakan informasi mengenai hasil analisa dan pengujian (testing) produk halal

Memonitor produk makanan, minuman, obat dan kosmetik yang telah memiliki sertifikat untuk mewujudkan kehalalan dan ketentraman batin masyarakat


Sejarah Dan Latar Belakang

Gedung laboratorium Halal bertempat di Jl.Raya Pondok Gede, Jakarta Timur, diresmikan pada tanggal, 1 Juli 2004 olehMenteri Agama RI Prof. Dr. H. Said Agil Husen Al Munawar, MA

Laboratoriumhalal merupakan  instrumen  media yang dapat digunakan untuk memeriksa kehalalan pangan. Laboratorium Halal diharapkan menjadi pusat uji, pengembangan Halal Science, edukasi dan informasi halal.

Keberadaan Laboratorium Halal berfungsi untuk menunjang penjaminan produk halalsesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. Laboratorium halal  telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana meliputi alat-alat pengujian, bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pengujian, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang syariah, sains yaitu teknologi pangan, kimia, farmasi dan biologi.


Tujuan


Memenuhi tugas dan fungsi sebagaimana  telah diatur pada Peraturan  Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeian Agama, terdapat tugas dan fungsi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, sub Direktorat Produk Halal yang salah satu seksinya adalah Pembinaan Auditor dan Laboratorium.


Meningkatkan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta perlindungan kepada masyarakat  dalam mengkonsumsi produk halal.


Mempersiapkan laboratorium sebagai lab pengujian produk halal yang terstandar sebagai pusat layanan informasi halal serta pengembangan halal science.


Dasar Filosofi

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.


Dasar Sosiologi

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam.


Dasar Yuridis

1. Alqur’an dan Hadits, Syariat Islam dengan tegas melarang umatnya mengkonsumsi segala hal yang tidak halal atau haram. 

2.  Peraturan Perundang-undangan:

a.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
b.Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
c.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
d.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
e.Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan tanggal 21 Juni 1999;

f.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama.